How Does the Constitution Scure Rights

Robert A. Goldwin is residet scholar and of constitutional studies at the American Enterprise Institute. He has served in the White House as special consultant to the president and, concurrently, as adviser to the secretary of defense. he has taught at the university of Chicago and at Kenyon College andwas dean of St. John's College in Annapolis. He is the editor of A Nation of States a…

Hukum Tata Negara Indonesia

Bukan lagi merupakan rahasia, bahwa saat ini buku-buku tentang pelajaran hukum dalam bahasa indonesia sangat kurang. Sudah barang tentu hal ini merupakan tantangan bagi staf pengajar fakultas hukum. Namun dengan menyadari keadan staf pengajarsekarang ini, di man waktu-waktunya telah banyak disita oleh kegiatan-kegiatan lain untuk sekedar menambah penghasilan, maka kekurangan usaha tersebut dapa…

Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan Tentang Larangan Terhada…

Bahaya Laten G-30-S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia) harus terus diwaspadai. Untuk menghadapinya, Rakyat Indonesia harus senantiasa mawas diri serta mempererat persatuan dan kesatuan Bangsa. Pegamalan Pancasila, Kewaspadaan serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan benteng yang tak tertembus oleh bahaya laten G-30-S/PKI. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengen…

Legal Protection For The Consumer

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-379-11117-9

Deskripsi Fisik

vii, 119 hlm,; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343 MOR e

Konvensi Ketatanegaraan

Pada bab Terakhir , penulis mencoba mencatat praktek - praktek yang mungkin oleh sebagian orang dapat diterima sebagai konvensi dalam lingkup sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berjalan sekarang . Selain itu dicacat pula hal-hal yang kalau seandainya dipraktekkan mungkin berkembang menjadi konvensi . Semuanya sekedar catatan. Apa pada kebutuhan untuk memantapkan sistem ketatanegaraan…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 164 hlm,; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343 DEP

Kekuasaan MPR Tidak Mutlak

Buku ini disajikan agar masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya dapat dengan mudah mengetahui kedudukan , susunan , tugas / wewenang dan lain-lainnya yang berhubunga dengan MPR serta batas-batas kekuasaan MPR.rnDengan kesungguhan hati yang tulus dan ikhlas serta terdorong oleh itikad ingin ikut serta ( berpartisipasi ) dalam menegakkan hukum ebagai sumber kebenaran dan keadilan …

Civil Liberty And Civil Rights

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 122 hlm,; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.7 NEW c2

Reformasi Peradilan Militer Di Indonesia

Pemerintahan Diktator Atatupun Otoriter Di belahan dunia manapun selalu menggunakan institusi militer sebagai alat memperoleh , memperbesar sekaligus melindungi kekuasaan. Untuk itu, militer diberi hak -hak istimewa untuk menjalani fungsi termaksud bidang hukum dan peradilan. Kepada Prajurit karena pertmbangan tugas fungsionalnya disediakan peradilan khusus yang dikenal dengan peradilan militer…

Undang-Undang Pajak Tahun 2000

Reformasi perpajakan tidak berhenti begitu saja tetapi terus dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomuian, Pada Tahun 1991 perubahan pertama dilakukan terhadap pajak penghasilan. Kemudian pada tahun 1991 satu dasar warsa peraturan pajak dilaksanakan, diadakan lagi serangkaia perubahan terhadap Undang-Undang ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, …