Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Buku ini merupakan pengantar Hukum tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi , metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.

Manajemen Pelayanan Publik

Buku ini mengupas secara komprehensif tentang bagaimana menciptakan pelayanan publik baik dan berkualitas yang berorientasi pada ,masyarakat . pelayanan yang baik akan berimplikasi terhadap kepuasan masyarakat, sehingga partisipasi aktif dan kerja sama yang baik anatara masyarakat dengan pemerintah dapat terjalin dengan baik. Jika konektivitas dan partisipatif sudah terbangun secara sistematis,…

Sistem Informasi Publik

Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan daya saing masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik , langkah pertama, yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah antara lain adalah Mal pelayanan Publik , menyuusn standar kepuasan masyarakat , mengoptimalkan pengelolaan pengaduaan melakukan inovasi penyelenggaraan pemeri…

Pengantar Penelitian Kualitatif Ilmu Politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-422-751-7

Deskripsi Fisik

xiv, 174 hlm,; 20.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.07 AMI p1

Pengantar Ekologi Pemerintahan : Edisi Revisi

Pemahaman bahwa pemerintah adalah sebuah sistem sosial sudah banyak dimengerti para pejabat dan praktisi pemerintahan maupun para pembelajar ilmu pemerintahan akan tetapi pemahaman adanya hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dengan lingkungan internal dan eksternalnya umumnya masih sangat terbatas . hal ini disebabkan msih sedikitnya buku yang membahas mengenai ekologi pemerintah.

Etika Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan

Gagasan terbesar yang dibangun dan ditulis dalam buku ini terpantik dari kegelisahan penulis terhadap pentingnya keberadaan pranata ideal guna menjaga Hakim Konstitusi agar senantiasa berada pada koridor kewibawaaan , kehormatan , keluruhan martabat dan kemuliaannya. penulis memulai alur pandangan dari pertanyaan dan isu mendasar mengenai sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi, yaitu …

Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Langkah kreatif tata kelolapemerintah dan pemerintahan Daerah merupakan buku yang berisi delapan bab yang mencerminkan delapan langkah kreatif tata kelola pemerintah dan pemerintah daerah. Perbedaan dalam penulisan buku ini terletak pada cara pandang yang berbeda dari biasanya mengenai tata kelola pemerintahan yang sudah banyak ditulis oleh para pakar , ilmuan dan praktisi pemerintahan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat : Dalam Perspektif Kebijakan Publik

Pemberdayaan, dewasa ini telah menjadi program nasional melalui PNPM ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ), sehingga tidak satupun SKPD ( Satuan Kerja Pemerintah daerah ) yang tidak memiliki program / kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menjadi peran dan fungsi utama dari birokrasi pemerintah, selain fungsi pengaturan , pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, tentunya dalam praktik penyelenggaraan layanan publik harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan suatu pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Birokrasi Pemerintahan : Edisi Revisi

Buku Birokrasi pemerintrahan yang disusun oleh penulis cukup memadai sebagai bahan bacaan, baik bagi keluarga kalangan mahasiswa, birokrat bahkan masyarakat umum, karena materi yang tertuang dalam buku ini mengemukakan tentang konsep diri, fungsi birokrasi , konteks sejarah birokrasi di indonesia, konsep , ciri, pemerintah dan pemerintahan, kondisi birokrasi pemerintahan di ZIndonesia, patologi…