Penerbitan buku UUD 1945 adalah untuk memberikan iformasi kepada masyarakat tentang susunan resmi UUD RI 1945 sekaligus merupakan dukungan Sekretariat jendral MPR kepada MPR dalam melaksanakan kegiatan sosialisai UUD RI 1945
Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. olehkarenanya maka Pemerintah Berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbinga…
Buku Ini Berisi;rnUU RI No.11 Th,2008rntentang informasi dan transaksi elektronik berserta penjelasannyarnUU RI No.8 Th.1999rntentang perlindungan konsumen beserta penjelasannyarnKontroversi pasal 27 ayat 3rnUU no.11 Th.2008 tentang ITE
Undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum (UU RI No.22 Th.2007)rndilengkapi dengan;rnUU RI No.12 Th. 2003rnPP RI No.2 Th. 2004rnUU RI No.10 Th. 2006rnUU RI No.23 Th. 2003
Setelah memasuki paruh 1993 ternyata banyak Peraturan Perundang - Undangan republik Indonesia yang dikeluarkan. Mulai dari ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia hasil sidang umum majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia 1993,peraturan /keputusan mengenai deregulasi di bidang otomotif/perdagangan dan peraturan pemerintahan sebagai penjelasan/petunjuk pelaksaan uand…
Adapun isi buku himpunan sebagaimana memuat peraturan perundangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan juli '01-Desember '01 jumlah peraturanya 93 buah terdiri dari :rnI. 9 Undang-undang;rnII.31 Peraturan Pemerintah;rnIII.50 Keputusan Presiden;dan rnIV. Instruksi Presiden
Dilengkapi dengan peraturan pemerintahan Republik Indonesia tentang :rnAngkutan jalan,Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan,Prasana Dan Lalu Lintas Jalan,Kendaraan dan Pengemudi,tilang Gaya Baru.
Membangun bangsa melalui pengakuan,penghargaan, dan perlindungan kreatifitas/kekayaan intelektual.
Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi penting dann strategis dalam menyerap aspirasi dan permasalahan yang terjadi di daerah sekaligus memperjuangkannya dlam kebijakan nasional. Ketentuan yang berlaku saat ini mengatur fungsi legislasi DPD terhadap undang-undang tertentu yang berhubungan langsung dengan daerah.
Tuntutan reformasi dan demokratisasi di segala bidang itu telah memaksa MPR melakukan persidangan secara maraton. Kalau pada sidang-sidang sebelumnya ada waktu yang sangat longgar bagi Badan Pekerja mempersiapkan bahan-bahan Sidang Umum kali ini tidak demikian. dengan waktu yang relatip singkat, selama 8 hari Badan pekerja melakukan rapat-rapat yang sangat padat dan ketat untuk mempersiapkan ba…